Catatan Ilmu Pengetahuan Sosial

Kepemimpinan Abdurrahman Wahid

Dalam menjalankan pemerintahan Abdurrahman Wahid mengalami banyak persoalan yang harus dihadapi sebagai warisan persoalan pada masa Orde Baru. Persoalan yang sangat menonjol adalah masalah KKN, pemulihan ekonomi, masalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Persoalan yang juga harus dihadapi yaitu Pengendalian inflasi, mempertahankan kur rupiah, masalah Jaringan Pengamanan Sosial (JPS), masalah disintegrasi, konflik etnis antar umat beragama, penegakan hukum, dan penegakan HAM.
Belum genap 100 hari berkuasa, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dihadapkan pada persoalan-persoalan kebijakannya yang dinilai banyak kalangan sangat kontroversial. Kebijakan tersebut antara lain:
  1. Pemberhentian Kapolri Jenderal (pol) Roesmanhadi yang dinilai tidak mampu mengantisipasi terjadinya pembakaran sekolah Kristen STT Doulos.
  2. Pemberhentian Kapuspen Hankam Mayjen TNI Sudrajat yang dilatari oleh pernyataannya bahwa presiden bukan panglima tinggi TNI. Ia digantikan oleh Marsekal Muda TNI Graito dari TNI AU. Hal ini cukup mengagetkan, karena selama 32 tahun terakhir kalangan dari TNI AU tidak pernah menduduki jabatan strategis dalam jajaran TNI.
  3. Pemberhentian Wiranto sebagai Menko polkam yang dilatarbelakangi oleh hubungan tidak harmonis antara wiranto dan Presiden Abdurrahman Wahid. Ketidak harmonisan ini muncul ketika presiden mengizinkan dibentuknya Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM untuk menyelidiki para Jenderal termasuk Wiranto dalam kasus pelanggaran HM di Timor-timur. Atas tindakan presiden ini, muncul pernyataan dari Pangkostrad Letjen TNI Djaja Suparman yang mengatakan "Jika para jenderal diseret ke pengadilan, para prajurit akan marah." pernyataan ini dinilai oleh beberapa kalangan, bahwa TNI sedang menyiapkan "kudeta". Anggapan itu dibantah keras oleh Pangdam Wirabuana Mayjen TNI Agus Wirahadikusuma yang mengatakan "TNI bukan hulubalang penguasa atau jenderal yang berkuasa." Tidak ada budaya tentara melakukan Jaya Mayjen TNI Ryamizard Riyacudu yang mengatakan "Tidak ada budaya tentara melakukan kudeta terhadap pemerintah, tidak ada kudeta." Isu kudeta terus bergulir, bahkan pertemuantertutup Menko Polkam Wiranto dengan para jenderal di Mabes TNI Cilangkap pada tanggal 2 Februari 2000 dianggap sebagai persiapan kudeta. Atas kejadian ini, sejumlah anggota DPR-RI yang tergabung dalam Kaukus Politikus Muda mendesak Menko Polkam Jenderal TNI Wiranto segera mengundurkan diri dari jabatannya. Mereka yang tergabung dalam Kaukus politikus Muda adalh Muhaimin Iskandar (PKB), Ali Masykur Musa (PKB), Barahasibuan (PAN), dan Heri Akhmad )PDI Perjuangan). Akhirnya pada tanggal 13 Februari 2000 presiden mengeluarkan perintah untuk menonaktifkan Wiranto dari jabatan menko polkam.
  4. Mengeluarkan pengumuman tentang adanya menteri-menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. Pengumuman ini sangat memengaruhi kinerja kabinet, beberapa menteri menghadapi tudingan KKN.
  5. Presiden Adurrahman Wahid menyetujui nama Papua sebagai diganti Irian Jaya pada akhir Desember 1999. Presiden bahkan menyetujui pula pengibaran Bendera Bintang Kejora sebagai bendera Papua. Atas kebijakan yang menguntungkan ini, Dewan Presidium Papua yang diketahui oleh Theys Hiyo Eluay menyelenggarakan kongres rakyat Papua (Mei-Juni 2000). Selain itu, Dewan Presidium Papua menetapkan tanggal 1 Desember (tanggal berakhirnya pendudukan Belanda pada tahun 1962) menjadi hari kemerdekaan Papua Barat.
Puncak jatuhnya Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan terjadi ketika MPR atas usulan DPR mempercepat Sidang Istimewa MPR. MPR menilai presiden telah melanggar Tap No. VII/MPR/2000. Karena menetapkan Komjen (Pol) Chaeruddin sebagai Pemangku Sementara Jabatan Kepala Polri. Selanjutnya, dalam Sidang Istimewa tanggal 23 Juli 2001, Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Presiden RI menggantikan Abdurrahman Wahid berdasarkan Tap MPR No. 3 Tahun 2001. Keesokan harinya, Hamzah Haz, ketua Umum PPP terpilih sebagai Wakil Presiden RI.
 
Demikian pembahasan mengenai Pemerintahan Abdurrahman Wahid, semoga bermanfaat bagi pembaca sekalian...
 
 



@



0 comments:

Post a Comment - Kembali ke Konten

Kepemimpinan Abdurrahman Wahid