Pada masa pemerintahannya, banyak persoalan yang harus dihadapi. Salah satu masalah yang amat krusial adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan itu antara lain:
- Soeharto telah mewariskan utang luar ngeri (pemerintah dan swasta) sebesar US $ 150.80 Miliar. Kebijakan Presiden Megawati dalam mengatasi masalah ini adalah meminta penundaan pembayaran utang sebesar US $ 5.8 miliar pada pertemuan Paris Club ke-3 tanggal 12 April 2002. Pada tahun 2003 mengalokasikan pembayaran utang 12 April 2002. Pada tahun 2003 mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp. 116.3 triliunm. Melalui kebijakan tersebut, utang luar negeri Indonesia berkurang menjadi US $ 134.66 miliar. Salah satu keputusan Presiden Megawati yang sangat penting adalah diakhirinya hubungan kerja sama Indonesia dengan IMF.
- Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 mengakibatkan kemerosotan pendapatan perkapita. Pada tahun 1997, pendapatan perkapita Indonesia tinggal US $ 465. Melalui kebijakan pemulihan keamanan, situasi Indonesia menjadi tenang dan Presiden Megawati berhasil menaikkan pendapatan perkapita cukup signifikan yaitu sebesar US $ 930.
- Ketenangan Megawati disambut baik oleh pasar. Tidak sampai sebulan setelah dilantik kurs melonjak ke Rp. 8.500 perdolar AS. Indeks saham gabungan juga terus membaik hingga melejit ke angka 800.
- Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, presiden Megawati menempuh langkah yang sangata kontroversial yaitu melkaukan privatisasi terhadap BUMN. Pemerintah menjual Indosat pada tahun 2003. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4.1 % dan inflasi hanya 5.06%. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis. Tujuannya adalah melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan melunasi pembayaran utang luar negeri.
- Mampu memperbaiki kinerja ekspor. Pada tahun 2002, nilai ekspor US $ 57.158 miliar dan impor tercatat US $ 31.229 miliar. Pada tahun 2003 ekspor juga menanjak ke angka US $ 61.02 miliar dan impor meningkat ke angka US $ 32.39 miliar.
- Kebijakan Presiden Megawati untuk melakukan pemberantasan korupsi adalah dengan merealisasikan berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekalipun telah didirikan KPK, tidak ada gebrakan konkrit yang menonjol, peringkat RI sebagai negara terkorup tetap memburuk. Pada tahun 2002, dari 102 negara, Indonesia menduduki peringkat
@
Tagged @ Sejarah
0 comments:
Post a Comment - Kembali ke Konten